UKM Kependudukan, Kebutuhan atau Kepentingan?

Pembentukan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Kependudukan di Universitas Jember menjadi hal baru dan masih hangat diperbincangkan. Cepatnya pembentukan UKM Kependudukan serta campur tangan pihak luar juga menjadi penyebab kontroversinya. UKM Kependudukan dibentuk atas latar belakang kebutuhan nasional yang terkait dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin tidak terkontrol jumlahnya sesuai fakta yang terjadi sejak masa Orde Baru hingga tahun 2012.
Itu menjadi hal yang dirasa perlu mendapatkan respon dari kalangan akademik, seperti mahasiswa. Di Indonesia, Universitas Jember adalah Perguruan Tinggi Negeri pertama yang membentuk sebuah UKM yang diharapkan mampu untuk menjadi jembatan dalam pengentasan masalah di Indoesia yang terkait penduduk dengan nama UKM Kependudukan. Pembentukan UKM ini juga didasari atas keinginan Pembantu Rektor III setelah terbentuknya Forum Mahasiswa Peduli Kepedudukan di Universitas Airlangga, Surabaya.
UKM, seperti yang kita ketahui adalah tempat bagi para mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Setiap fakultas di Universitas Jember memiliki UKM,  jadi bisa dibayangkan bahwa keberadaannya sungguh krusial. Jika mahasiswa memiliki kebutuhan kuliah yang merupakan kewajiban akademiknya, di satu sisi tentunya mahasiswa juga dituntut untuk dapat menyalurkan bakat dan minatnya agar seimbang baik kemampuan akademik maupun non akademik. Sebab hal itu dapat menunjang dalam pengembangan akademiknya juga. Namun kini keberadaan UKM tidak semasyhur dulu. Dengan perkembangan zaman sekarang para mahasiswa terlalu sibuk untuk urusan pribadinya dan enggan untuk menyempatkan waktunya yang terkait dengan masalah maupun segala hal yang berada di sekelilingnya. Ini bisa terlihat jelas dengan perubahan sikap dan tindakan yang jelas terlihat ada pada diri mahasiswa saat ini. Sehingga tepat pada tanggal 7 Februari 2013, Pembantu Rektor III (PR III) Prof. M. Saleh melaksanakan rapat untuk membentuk sebuah UKM yang diharapkan mampu mengatasi masalah nasional yang saat ini sedang terjadi dengan nama UKM Kependudukan. Pembentukan UKM ini menjadi menarik perhatian dan kontroversi karena pembentukannya tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pada umumnya.
Terbentuknya UKM ini ternyata tidak murni atas keinginan dari para mahasiswa. Seperti fakta yang terjadi dan berdasarkan pengakuan dari pihak BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bahwa pihak BKKBN Jawa Timur juga ikut membantu dalam proses pembentukannya serta kelancaran operasional dengan catatan bahwa segala aktifitasnya terkait dengan kependudukan. Dalam penuturan Zela, sekretaris UKM Kependudukan bahwa pihak BKKBN Jawa Timur juga telah memberikan dana sebagai bantuan kelancaran UKM Kependudukan Universitas Jember sebanyak Rp 5.000.000.
Beberapa bulan yang lalu, pihak BKKBN Jawa Timur telah mengumpulkan perwakilan dari lima Perguruan Tinggi Negeri yang membicarakan tentang permasalahan penduduk. Hal ini dituturkan oleh pihak BKKBN pusat yang mengundang perwakilan dari lima Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur. Kelima Perguruan Tinggi Negeri ini adalah sasaran dengan akademisi seperti mahasiswa yang diharapkan mampu membantu masalah negara tentang kependudukan. Banyak masalah kependudukan yang sedang dihadapi oleh negara kita, seperti buta huruf, kurang gizi, dan lain sebagainya. Perguruan Tinggi Negeri tersebut adalahUniversitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh November(ITS), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Univrsitas Brawijaya (UB), danUniversitas Jember (UNEJ) yang hadir dalam forum yang diselenggarakan pihak BKKBN Provinsi Jawa Timur. Untuk tahun 2013 ini, pihak BKKBN Pusat berharap untuk mampu mengembangkan upaya terkait dengan isu-isu kependudukan. Pihak BKKBN dengan melalui bidang pengendalian kependudukan tersebut mengupayakan untuk menyebarkan isu-isu kependudukan agar bisa  diterima oleh masyarakat luas, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan program mahasiswa peduli kependudukan (embrio UKM Kependudukan) dengan kelima universitas diatas.Karena mahasiswa dirasa sebagai agent of change. Maka BKKBN berharap penuh agar kepedulian para mahasiswa mampu memberikan perubahan yang nyata terkait masalah kependudukan.
Dari kelima Perguruan Tinggi Negeri yang hadir saat itu, Universitas Jember yang diwakili oleh Pembantu Rektor III mulai berpikir untuk mengadakan sebuah UKM Kependudukan. Pada pembentukannya, banyak pihak yang kebingungan terhadap hal-hal yang akan dikerjakan dalam program UKM Kependudukan, khususnya mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan para mahasiswa tentang kependudukan. Selain itu, belum adanya UKM tentang kependudukan di seluruh Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia juga menjadi penyebabnya. “Banyak yang bisa dikerjakan di UKM Kependudukan ini. Bisa tentang masyarakat yang buta huruf, kurang gizi, dan masalah kependudukan lain yang masih banyak lagi,” tutur Prof. M. Saleh selaku Pembantu Rektor III yang menjadi penasehat dalam UKM ini.
Selain kontroversinya pembentukan UKM Kependudukan yang di rasa tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa juga proses pembentukannya yang begitu cepat walaupun beberapa perbaikan yang harus diajukan kepada rektor sebelum mendapatkan SK Rektor sebagai dasar hukum. Tidak adanya hubungan visi dan misi BKKBN dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa juga mewarnai isu pembentukannya. Visi BKKBN adalah “Penduduk tumbuh seimbang 2015”, dan misinya adalah “Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.Dari visi dan misi yang dicanangkan BKKBN sudah jelas terlihat bahwa sasaran utamanya adalah penduduk maupun masyarakat berkeluarga secara umum. Ini bertolak belakang dengan kebutuhan dan kepentingan mahasiswa. Sehingga seolah dibentuknya UKM ini tidak berada dalam kepentingan mahasiswa, namun berpihak pada pihak-pihak tertentu.
Akan tetapi ini sempat dibantah oleh M. Ainun Najib, mahasiswa FKIP selaku Ketua UKM Kependudukan. Ia menyatakan bahwa justru ini sangat berkaitan dengan mahasiswa karena ternyata permasalahan yang dibahas tidak sebatas pada KB (Keluarga Berencana) tapi juga terkait dengan demografi Indonesia yang tidak beraturan ini. Selain itu, permasalahan dalam diri para penduduk juga menjadi faktor pembentukannya, seperti kurang gizi dan buta huruf.
Sempat terdengar kabar bahwa orang-orang yang menjadi pengurus dalam UKM dengan SK Rektor sejak 13 Februari 2013 ini hanyalah orang-orang tertentu. Namun anggapan ini dibantah oleh PR III, beliau menyatakan bahwa UKM Kependudukan Universitas Jember membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua pihak untuk bergabung di dalamnya. Semua pihak maupun semua individu tidak dibatasi baik dalam fakultas, organisasi, agama, maupun yang lainnya. Melihat dari adanya UKM Kependudukan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional, ini menunjukkan bahwa semua kalangan berhak untuk ikut andil dalam mengatasi masalah ini tanpa batas apapun. MIFTAHUL KHOIRIYAH AL ISTIQOMAH